Jumat, 11 Desember 2009

RPP Sejarah Kelas XII sem 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan: SMA
Mata Pelajaran : SEJARAH
Kelas / Semester : XII/IPS/I
Pertemuan : 2
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit


I. STANDART KOMPETENSI
Kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

II. KOMPETENSI DASAR :
Menganalisis peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia.

III. INDIKATOR
1. Mendeskripsikan peristiwa Rengasdengklok.
2. Mendeskripsikan proses penyusunan teks proklamasi
3. Mendeskripsikan jalannya upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
4. Menganalisis makna proklamasi bagi bangsa Indonesia

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN :
1. Siswa mampu mendeskripsikan terjadinya peristiwa Rengasdengklok.
2. Siswa mampu mendeskripsikan proses penyusunan teks Proklamasi kemerdekaan RI.
3. Siswa mampu mendeskripsikan jalannya upacara Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945
4. Siswa mampu menganalisis makna proklamasi bagi bangsa Indonesia

V. MATERI PEMBELAJARAN

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sukarno dan Hatta baru kembali ke tanah air setelah memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsekal Terauchi yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Baru segera mengadakan pertemuan setelah mendengar berita kekalahan Jepang. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada bangsa atau negara lain.
Dengan berbagai macam logika, Bung Karno menolak pandangan golongan pemuda. Golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaaan Indonesia harus dilakukan melalui revolusi yang terorganisasi, dan tetap ingin melibatkan anggota PPKI. Sebaliknya para pemuda tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh PPKI, karena PPKI bentukan Jepang.


Setelah gagal meyakinkan golongan tua akhirnya golongan pemuda mengadakan pertemuan lagi sesama kelompoknya diperoleh suatu kesepakatan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus disingkirkan dari kota agar tidak terpengaruh Jepang.
Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 3 pagi Bung Karno dan Bung Hatta dibawa golongan pemuda ke Rengasdengklok. Di tempat ini pun golongan pemuda tidak berhasil mendesak Bung Karno untuk bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Saat itu, di Jakarta sedang terjadi perundingan antara Ahmad Subardjo (mewakili golongan tua) dengan Wikana (mewakili golongan pemuda). Dari perundingan itu tercapai kata sepakat bahwa Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana T. Maeda mengijinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bahkan ia bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia itu. Beradasrkan kesepakatan itu Ahmad Subardjo menjemput Sukarno Hatta kembali ke Jakarta.

Proses penyusunan teks Proklamasi dilakukan setelah Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta (setelah peristiwa Rengasdengklok). Penyusunan teks proklamasi dilakukan di kediaman Laksmana Tadashi Maeda (atasan Ahmad Soebardjo pada saat bekerja di Kaigun = Angkatan Laut Jepang), jalan Imam Bonjol no 1 Jakarta. Sebelum penyusunan teks proklamasi, Soekarno , Hatta dan Maeda menemui pimpinan pemerintah sipil Jepang, Mayor Jenderal Nishimura. Dalam pertemuan singkat itu, tidak berhasil dicapai kata sepakat. Sukarno dan hatta berharap agar pihak Jepang tidak menghalangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan oleh rakyat indonesia.
Setelah pertemuan itu rombongan Sukarno dan Hatta kembali ke kediaman Laksamana Maeda karena dipandang sebagai tempat yang paling aman dari ancaman militer Jepang. Rumah itu dijadikan sebagai tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Laksamana Maeda menyediakan ruang makannya sebagai tempat pertemuan bangsa Indonesia. Sukarno, Hatta dan Ahmad Subardjo yang merumuskan tek proklamasi yang disaksikan beberapa golongan pemuda. Saat menjelang subuh naskah proklamasi berhasil diselesaikan dan Sukarno membuka pertemuan dengan para hadirin. Sukarno menyarankan kepada seluruh yang hadir itu agar menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu diperkuat Hatta yang mengambil contoh pada Declaration of independence. Namun, usul itu ditentang oleh golongan pemuda yaitu Sukarni. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi adalah Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul itu diterima dengan baik oleh para hadirin. Setelah mendapat persetujuan dari para hadirin, maka Sukarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik sesuai naskah tulisan tangannya yang telah mengalami perubahan-perubahan yang telah disepakatinya.

Upacara proklamasi kemedekaan semula akan dilaksanakan di lapangan Ikada, namun demi keamanan bersama, maka upacara proklamasi dipindahkan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta. Persiapan upacara oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Latief Hendraningrat. Tepat pukul 10.00 WIBB, Soekarno membacakan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dilanjutkan dengan pengibaran sang saka Merah Putih, diiringi dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan wali kota Jakarta, Soewirjo dan sambutan ketua pemuda, Soewardi.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan titik puncak perjuangan pergerakan bangsa Indonesia yang telah dapat mmengantarkannya ke pintu gerbang kebebasan. Proklamasi kemerdekaan bukan merupakan titk akhir perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terus berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapai. Dalam pengertian ini, proklamasi kemerdekaan mempunyai dua makna penting yaitu;

Bangsa Indonesia dengan tekad bulat dan percaya pada kekuatan sendiri telah menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari tekanan dan penjajahan asing yang telah dideritanya sejak lama. Dengan kemerdekaan ini bangsa indonesia berhak mengatur sendiri negaranya serta berusaha sekuat tenaga mempertahankannya dari gangguan bangsa asing.
b. Bangsa Indonesia menjadi pelopor bangsa-bangsa di Asia-Afrika untuk memerdekakan diri dari penindasan bangsa asing. Bangsa indonesia merupakan bangsa Asia pertama yang merdeka setelah Perang Dunia II usai. Proklamasi kemerdekaan dilakukan saat yang tepat , yaitu ketika Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan.


VI. METODE PEMBELAJARAN
A. Metoda Ceramah bervariasi
B. Metoda Diskusi kelompok


VII. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Kegiatan Awal ( 10 menit)
1. Appersepsi ; Menyampaikan SK, KD dan Indikator
2. Motivasi ; memberikan semangat dan mengarahkan pemikiran siswa ke tujuan pembelajaran.

B. Kegiatan Inti (70 menit)
1.Membagi siswa menjadi 4 (empat) kelompok
a. Kelompok I ; mendiskusikan terjadinya peristiwa Rengasdengklok.
b. Kelompok II ; mendiskusikan proses penyusunan teks proklamasi
c. Kelompok III; mendiskusikan penyebab upacara proklamasi jadi dilaksanakan
di lapangan Ikada, dan bagaimana pelaksanaan upacara di tempat yang tidak
direncanakan itu?
d. Kelompok IV Mendiskusikan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia
2. Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan di depan kelas secara berurutan yang dimulai dari Kelompok I



C. Kegiatan akhir. (10 menit)
1. Memberikan penguatan materi
2. menyimpulkan hasil diskusi
3. Post test (kognitif) ; soal (lihat di bawah)

VIII. ALAT / BAHAN / SUMBER BELAJAR
a. Bahan : Gambar / foto pelaku sejarah sekitar proklamasi
b. Sumber bahan
Buku Inti ; Sejarah Kelas XII SMA penerbit Erlangga tahun 2006, hal. 2 –10.
Buku Penunjang : Sejarah Kelas XII SMA penerbit Grafindo tahun 2004, hal. 1-4

IX. P E N I LA I A N
a. Kognitif :
1. Bagaimana perbedaan cara pandang antara golongan muda dan golongan tua
setelah mendengar Jepang menyerah kepada sekutu ?
2. Bagaimana proses perumumusan teks proklamasi kemerdekaan RI?
3. Mengapa upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak jadi
dilaksanakan di lapangan Ikada.
4. Sebutkan makna kemerdekaan RI !

Kunci Jawaban :
1. Golongan pemuda; dengan kekalahan Jepang , golongan pemuda menginginkan
Sukarno-Hatta (golongan tua) harus segera memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia dan tanpa keterkaitan dengan PPKI atau pihak Jepang. Sebaliknya
golongan tua berpendapat proklamasikan kemerdekaan harus melibatkan anggota
PPKI karena memang sudah direncanakan mengadakan sidang PPKI tanggal 16
Agustus 1945.
2. Penyusunan teks proklamasi berjalan secara lancar. Sukarno, Hatta dan Ahmad
Subardjo yang menyusun teks proklamasi di rung makan di kediman Laksamana
Maeda. Hasil dibahas di rung tamu yang dihadiri baik dari golongan tua dan
golongan pemuda.

3. Lapangan Ikada dijaga pasukan-pasukan Jepang dan dikuatirkan akan terjadi konflik
dengan massa rakyat dan merugikan bagi kemerdekaan itu sendiri. Demi keamanan
bersama maka upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dialihkan di depan
kediaman Sukarno.
4. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah ;
a. Bangsa Indonesia dengan tekad bulat dan percaya pada kekuatan sendiri telah menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari tekanan dan penjajahan asing yang telah dideritanya sejak lama. Dengan kemerdekaan ini bangsa indonesia berhak mengatur sendiri negaranya serta berusaha sekuat tenaga mempertahankannya dari gangguan bangsa asing.

b. Bangsa Indonesia menjadi pelopor bangsa-bangsa di Asia-Afrika untuk memerdekakan diri dari penindasan bangsa asing. Bangsa indonesia merupakan bangsa Asia pertama yang merdeka setelah Perang Dunia II usai. Proklamasi kemerdekaan dilakukan saat yang tepat , yaitu ketika Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan.



Mengetahui, Pagak, 13 Juli 2009
Kepala SMA Negeri 1 Pagak Guru Mata Pelajaran



Drs. S U P A’A T. M.Hum. Drs. WAHYUDI TEGUH S
NIP. 19570702 198703 1 008 NIP. 196804071995121002



















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : SEJARAH
Kelas / Semester : XII/IPS/I
Pertemuan : 4, 5 .
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit


I. STANDART KOMPETENSI
1. Kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

II. KOMPETENSI DASAR :
Menganalisis perkembangan ekonomi-keuangan dan politik pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950.

III. INDIKATOR
1. Menjelaskan keadaan ekonomi-keuangan dan politik Indonesia awal merdeka.
2. Menjelaskan kebijakan pemerintah RI awal merdeka di bidang perbankan termasuk di dalamnya pendirian BNI 1946, peluncuran mata uang (ORI), Nasionalisasi De Javasche Bank (BI), dan Gunting Syafruddin.
3. Menjelaskan kebijakan pemerintah RI di awal kemerdekaan untuk mendapatkan modal guna menjalankan roda pemerintahan melalui Pinjaman Nasional yang digagas oleh Ir. Surachman.
4. Menjelaskan perkembangan situasi ekonomi di bidang peningkatan ketahanan pangan (Kasimo Plan).
5. Menjelaskan tentang konferensi ketahanan ekonomi.
6. Menjelaskan tentang ekonomi Gerakan Benteng.
7. Menjelaskan tentang ekonomi Ali-Baba

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN :
1. Siswa dapat mendeskripsikan keadaan ekonomi-keuangan dan politik pemerintahan RI awal merdeka.
2. Siswa dapat mendeskripsikan tujuan pendirian BNI 1946, peluncuran mata uang ORI, Nasionalisasi De Javasche Bank, dan Gunting Syafruddin.
3. Siswa dapat mendeskripsikan kebijakan pemerintah RI yang berkaitan dengan Pinjaman nasional.
4. Siswa dapat mendeskripsikan tentang keadaan pangan di Indonesia di awal kemerdekaan, serta upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan persediaan bahan pangan.
5. Siswa dapat mendeskripsikan upaya pemerintah RI dalam menggiatkan eksport import untuk mendapatkan devisa negara.
6. Siswa dapat mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi.
7. Siswa dapat mendeskripsikan tujuan dan pelaksanaan sistem ekonomi Gerakan benteng.
8. Siswa dapat mendeskripsikan tujuan dan pelaksanaan sistem ekonomi Ali-Baba


V. MATERI PEMBELAJARAN
1. Awal Indonesia merdeka, keadaan ekonominya mendapatkan warisan dari Jepang yang kacau balau, laju inflasi tidak terkendali. Pemerintah RI untuk sementara menyatakan tiga mata uang ((1)Mata uang pemerintah Hindia Belanda, (2) Mata uang De Javasche Bank dan (3) Mata uang pendudukan Jepang). Kas negara kosong, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mengisi kas negara. Selain itu Belanda mengadakan aktifitasnya di Laut Jawa dengan mengadakan blokade ekonomi terhadap pemerintah RI.
2. Bidang perbankan, sebagai wujud implementasi dari kebijakan ekonomi progresif, pada 5 Juli 1946 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pembentukan Bank Negara Indonesia. Berdasarkan Perppu no. 2 tahun 1946, Bank Negara Indonesia adalah Bank pertama milik pemerintah RI dengan menunjuk Margono Djojohadikusumo sebagai pimpinan BNI 1946. 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang no. 17 tahun 1946 tentang pemberlakukan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) yang diperkuat dengan UU no. 19, th. 1946 tentang penukaran mata uang Jepang terhadap ORI, Selain berguna untuk menekan laju inflasi, ORI berfungsi mengendalikan harga-harga yang tidak tergapai oleh masyarakat pada waktu itu. Kebijakan lainya di adalah mengambil alih De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) yang mulai terlihat sejak 12 Juli 1951, dengan memberhentikan presiden De Javasche Bank Dr. Houwink, dan digantikan oleh Safruddin Prawiranegara sebagai presiden De Javasche Bank yang baru. Tanggal 15 Desember 1951, Pemerintah RI mengumumkan De Javasche Bank N.V menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai bang sirkulasi dan Bank sentral. Kemudian dilanjutkan dengan upaya menekan laju inflasi dengan memotong mata uang di atas Rp. 2,5,- menjadi setengahnya yang terkenal dengan Gunting Syafrudin.
3. Kebijakan pemerintah RI lainya adalah menggalakan masyarakat Jawa dan Madura untuk menabung di Bank, Kantor Post dan Jawatan Pegadaian. Pinjaman ini tahap pertama terkumpul Rp. 500 juta dan tahap kedua terkumpul Rp. 500 juta sehingga jumlah seluruhnya 1 milyard rupiah yang akan dikembalikan 40 tahun kemudian.
4. Awal merdeka ternyata Indonesia surplus bahan pangan. Oleh pemerintah RI disumbangkan kepada pemerintah India yang masyarakatnya sedang dilanda bencana kelaparan. Tindakan ini sangat efektif dan bermakna politis. Selain berhasil menembus blokade ekonomi Belanda, pemerintah Belanda bersedia mengirim bahan sandang dan tenaga medis untuk membantu perjuangan Indonesia. Untuk meningkatkan tersedianya bahan pangan di Indonesia awal merdeka, menteri urusan pangan I.J. Kasimo mengeluarkan kebijakan antara lain : menyediakan bibit unggul, menanami lahan kosong, perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera dan larangan menyembelih binatang ternak.
5. Di bidang eksport-import, pemerintah RI membentuk lembaga semipemerintah yang bernama Banking and Trading Corporation (BTC) untuk mengadakan hubungan dagang dengan pengusaha Amerika. Terjadi kontrak jual beli dengan pengusaha Amerika. Kapal dagang Martin Berhman berlabuh di pelabuhan Cirebon untuk mengangkut hasil bumi Indonesia, namun di laut Jawa di hadang oleh kapal perang Belanda (NICA), sehingga kapal dagang diseret ke pelabuhan Tanjung Priok dan muatan disita. Maka usaha pertama dengan menggalakan kegiatan eksport-import mengalami kegagalan.
6. Usaha berikutnya adalah diadakan konferensi ketahanan ekonomi, yang dihadiri oleh para pejabat yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi negara. Dalam pertemuan ini usulah Drs. Moh. Hatta tentang revitalisasi pabrik gula.
7. Sistem ekonomi Gerakan Benteng adalah program ekonomi yang digagas oleh Prof. Dr Soemitro Djojohadikoesoemo pada masa Kabinet Natsir (Tahun 1950 – 1951) untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program ini baru berjalan bulan April 1950 - 1953, dengan menghidupkan industri-industri kecil sebagai kekuatan utama perekonomian nasional. Program ini tidak berhasil kerena banyak pengusaha yang sangat tergantung dengan pemerintah tanpa mau berusaha secara mandiri.
8. Sistem ekonomi Ali Baba digagas oleh Mr. Ishaq Tjokroadisoerjo pada masa Kabinet Ali Sastriamidjojo yang berusaha mendorong pengusaha kecil dengan mewajibkan pengusaha asing untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja Indonesia, Pemerintah mendirikan perusahaan negara, pemerintah memberikan kredit bagi mengusaha nasional dan pemerintah memberikan perlindungan hokum yang jelas.


VI. METODE PEMBELAJARAN
a. Metoda Tanya jawab
b. Metoda Ceramah bervariasi
c. Metoda Diskusi kelompok.
d. Metoda Pemberian Tugas

VII. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Kegiatan Indikator 1 dan 2 :
- Kegiatan Awal : a. Pendahuluan
(5 menit) b. Menjelaskan secara singkat tentang SK dan KD
c. Apersepsi dan Motivasi tentang awal persiapan Indonesia merdeka.
- Kegiatan Inti : a. Tanya jawab tentang kebijakan ekonomi pemerintah RI awal merdeka
(25 menit) b. Siswa mengidentifikasi kebijakan pemerintah di bidang ekonomi awal merdeka.
c. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan hasil identifikasi siswa tentang kebijakan ekonomi awal merdeka.
- Kegiatan Akhir a. Tes Lisan.
(10 menit) b. Guru memberi penguatan dan pengayaan materi.

2. Kegiatan Indikator 3 dan 4 :
- Kegiatan Awal : a. Apersepsi dan motivasi
(5 menit)
(25 menit)- Kegiatan Inti : b. Menjelaskan tentang pinjaman nasional dan upaya meningkatkan ketahanan pangan.
c. Siswa dapat mengidentifikasi latar belakang, fungsi dan pelaksanaan pinjaman nasional dan kasimo plan.
- Kegiatan Akhir : a. Tes Lisan
(10menit) b. Siswa dan guru secara bersama-sama menyimpulkan indikator 3 dan 4.

3. Kegiatan Indikator 5, 6, 7, 8 :
- Kegiatan awal : Apersepsi dan Motivasi
(5 menit)
(25 menit)- Kegiatan Inti a. Siswa mengerjakan tugas membuat peta konsep tentang kebijakan pemerintah RI awal merdeka di bidang ekonomi, terutama di bidang eksport-import, konferensi ketahanan pangan, Ekonomi Gerakan Benteng dan Ekonomi Ali-Baba
b. Siswa menjelaskan kembali peta konsep yang dikerjakan.
(10 menit)- Kegiatan Akhir : Siswa dan guru secara bersama-sama menyimpulkan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah RI awal merdeka.



VIII. ALAT / BAHAN / SUMBER BELAJAR
a. Alat : LCD
b. Bahan : LKS, Gambar
c. Sumber Bahan : Paket Sejarah Nasional + Umum untuk kelas XII Buku Sejarah Nasional dan Umum yang relevan Hasil Explorasi internet.

IX. P E N I LA I A N
a. Kognitif :
Contoh soal : Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !
1. Apa latar belakang diluncurkanya Oeang Republik Indonesia?
2. Apa yang dimaksud revitalisasi pabrik gula ?
3. Bagaimana pelaksanaan Pinjaman Nasional di awal merdeka?
4. Apa tujuan pelaksanaan Ekonomi Gerakan Benteng ?
5. apa tujuan pelaksanaan sistem ekonomi Ali Baba

Kunci Jawaban :
1. Diluncurkan mata uang NICA untuk menggantikan mata uang pendudukan Jepang
2. Memperbaiki pabrik-pabrik gula yang dibangun pada masa colonial Belanda agar dapat memproses tebu menjadi gula untuk kepentingan eksport
3. Menggiatkan masyarakat Jawa dan madura untuk menabung pada Bank, Kantor Post dan Jawatan pegadaian.
4. Menggiatkan pengusaha swasta nasional.
5. Berusaha mendorong kembali pengusaha-pengusaha kecil agar berkembang..

Nilai : Jumlah jawaban benar x 20

Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Pembangunan ekonomi Kolonial menjadi ekonomi nasional disebut dengan….
a. Ekonomi Ali Baba d. Gunting Syafruddin
b. Ekonomi Gerakan Benteng e. Kasimo Plan
c. Sanering
2. Kebijakan ekonomi yang berdampak politis bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah………
a. Menembus Blokade ekonomi Belanda
b. Mendirikan Indonesian Office
c. Kegiatan eksport-import
d. Bantuan pangan ke India
e. Kasimo Plan.
3. Kebijakan yang memotong nilai mata uang untuk mengatasi inflasi awal merdeka adalah……..
a. Ketahanan ekonomi d. Ekonomi Ali-Baba
b. Meluncurkan ORI e. Pinjaman Nasional
c. Gunting Syafruddin
4. Fungsi ORI selain untuk menekan laju inflasi ternyata efektif untuk………
a. Menggantikan mata uang asing d. Alat tukar
b. Perdagangan Internasional e.Mengendalikan harga
c. Valuta asing
5. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Yang dimaksud nasionalisasi adalah……….
a. Mengambil alih asset bangsa asing
b. Membeli asset bangsa asing
c. Kerja sama dengan pengusaha asing
d. Mendirikan perusahaan nasional
e. Membantu pengusaha pribumi

Kunci Jawaban :
1. B 2. D 3. C 4. E 5. A

Nilai : Jumlah Jawaban Benar x 20

b. Afektif
Contoh Format
No
Nama
Indikator Sikap
Skor
Nilai
Kehadiran
Kesungguhan dalam kerja
Kerapian dalam mendiskripsikan
Ketepatan waktu penyelesaian
1
Aan
25
25
20
25
95
A
2
Budi
25
15
15
20
75
B
3
Citra
25
20
20
15
80
B
dst









Keterangan :
Penilaian ditentukan dengan skala 1 s/d 5 dengan ketentuan sebagai berikut :
Kehadiran :
< - 59% = sangat kurang = 5
60% - 69% = kurang = 10
70% - 79% = cukup = 15
80% - 89% = baik = 20
90% - 100% = baik sekali = 25


Kesanggupan dalam kerja :
Sangat kurang = 5
Kurang = 10
Cukup = 15
Baik = 20
Baik sekali = 25



Kerapian dalam mendeskripsikan :
Sangat kurang = 5
Kurang = 10
Cukup = 15
Baik = 20
Baik sekali = 25


Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas :
> hari ke-4 = 5
Hari ke-4 = 10
Hari ke-3 = 15
Hari ke-2 = 20
Hari ke-1 = 25


Keterangan nilai :
85 – 100 = A
75 – 84 = B
65 – 74 = C
< 65 = D



Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Pagak Pagak, 13 Juli 2009



Drs. S U P A’A T. M.Hum. Drs. WAHYUDI TEGUH S
NIP. 19570702 198703 1 008 NIP. 196804071995121002







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : SEJARAH
Kelas / Semester : XII/IPS/I
Pertemeuan : 6, 7. 8
Alokasi Waktu : 6 x 45 Menit


I. STANDART KOMPETENSI
Kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

II. KOMPETENSI DASAR :
Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain : PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Azis, RMS, PRRI, Permesta, G 30 S/PKI.

III. INDIKATOR
1. Menjelaskan konflik bersenjata antara Indonesia – Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan
2. Menjelaskan perjuangan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdeka.
3. Menjelaskan munculnya gangguan keamanan mulai dari DI/TII, PKI Madiun, APRA, Andi Azis, RMS dan PRRI/Permesta.
4. Menjelaskan secara kronologis peristiwa G 30 S/PKI.
5. Menjelaskan berbagai pendapat tentang peristiwa G 30 S/PKI
6. Menjelaskan dampak sosial politik dari Peristiwa G 30 S/PKI

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN :
Siswa dapat mendeskripsikan konflik Indonesia – Belanda (1945-1949) dalam upaya mempertahankan kemerdekaan mulai dari pertempuran Surabaya, Ambarawa, Bandung, Medan hingga Agresi Militer Belanda I dan II.
siswa dapat mendeskripsikan dan menganalisis perjuangan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari perjanjian Linggarjati, Renville, Roem-Royen, Inter-Indonesia hingga Konferensi Meja Bundar, dan pembentukan RIS, serta peranan PBB dalam proses perjuangan diplomasi Indonesia 1945 – 1949.
Siswa dapat mendeskripsikan munculnya gerakan sosial di berbagai daerah pada masa awal kemerdekaan hingga 1961 (DI/TII Jabar, Jateng, Sulsel, Aceh dan Kalsel, Pemberontakan PKI Madiun, APRA, Andi Azis, RMS, PRRI/Permesta)
Siswa dapat menjelaskan latar belakang dan kronologis peristiwa G 30 S.PKI.
Siswa dapat menganalisis berbagai pendapat tentang G 30 S/PKI.
Siswa dapat menguraikan dampak sosial politik Peristiwa G 30 S/PKI




V. MATERI PEMBELAJARAN
Kedatangan pasukan sekutu (Inggris) di Indonesia untuk menjalankan fungsinya (AFNEI) ternyata diboncengi oleh NICA pimpinan H.J. Van Mook yang ingin berkuasa kembali atas wilayah Indonesia. Diketahui bahwa Inggris membantu Belanda untuk berkuasa kembali atas wilayah Indonesia (Civil Affairs Agreement). Pendaratan pasukan sekutu di berbagai daerah antara lain di Surabaya, dipimpin A.W.S Mallaby menimbulkan peristiwa 10 Nopember 1945, di Semarang dipimpin oleh Bethel yang terus bergerak ke Magelang hingga terjadi Palagan Ambarawa, pendaratan di Medan dipimpin oleh T.E.D Kelly melahirkan peristiwa Medan Area. Pergerakan pasukan sekutu dari Jakarta menuju Bandung memerintahkan TKR meninggalkan kota Bandung dengan membakar, membumihanguskan obyek-obyek vital kota Bandung.
Agresi Militer Belanda I, akibat perbedaan penafsiran terhadai isi perjanjian Linggarjati. Belanda berpatokan pada pidato Ratu Wilhemina tanggal 7 Desember 1946 bahwa Indonesia dijadikan anggota Commonwealt negeri Belanda, Belanda menuduh Indonesia mengingkari isi perjanjian Linggarjati, pembentukan pasukan bersama Indonesia – Belanda (Gendarmarie) yang dipandang merugikan bangsa Indonesia.
Agresi Militer Belanda II dilancarkan setelah pemerintah Indonesia menumpas pemberontakan Komunis di Madiun. Agresi ini dilancarkan setelah Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan isi perjanjian Renville. Dengan taktik serangan kilat Belanda menduduki ibu kota Yogjakarta dan menangkap para pemimpin RI. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah RI sudah menduga bahwa alotnya perundingan Renville menunjukan gejala bahwa Belanda pasti mengingkari perundingan yang disepakati bersama. Oleh karena itu presiden telah berkirim kawat kepada Syafrudin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi untuk mendirikan PDRI, kemudian menghubung A.A. Maramis yang berada di India untuk mendirikan pemerintahan dalam pengasingan (In Exile). Di kalangan militer, Jenderal Sudirman memimpin langsung perang gerilya, didirikan Markas Komando Daerah Djawa yang dipimpin kol. A.H. Nasution, dan Markas Komando Daerah Sumatera yang dipimpin Kol. Hidayat
Serangan Umum 1 Maret 1949 telah mengakhiri aksi militer Belanda di Indonesia hingga tercapainya pengakuan Kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar.
Upaya untuk menghentikan konflik antara Indonesia – Belanda melalui meja perundingan. Diawali dari perundingan Linggarjati, Renville, Reom Royen, Konferensi Inter-Indonesia dan Konferensi Meja Bundar. Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara yang penduduknya cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Upaya-upaya diplomasi merupakan wacana pendewasaan diri dalam bidang diplomasi.
Munculnya gangguan keamanan awal Indonesia merdeka, sebagai akibat tidak puas dengan isi perundingan Renville, Indonesia dipandang lemah, sehingga beberapa badan perjuangan ingin memisahkan diri dari RI. Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo bercita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), atau DI/TII yang meluas dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh. Gerakan ini dapat diakhiri dengan menggelar operasi militer, kecuali Aceh yang dapat diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 merupakan tindakan kejam dari tokoh komunis Musso dan Amir Syarifuddin untuk menikam dari belakang saat Indonesia dalam keadaan lemah, sehingga soekarno memberikan alternatif kepada penduduk Indonesia’ Ikut Soekarno-Hatta atau PKI-Musso’ dan segera digelar operasi militer untuk menumpas PKI-Musso.
Gangguan keamanan lainya adalah Gerakan yang menamakan dirinya Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), pimpinan Kapten Raymond Westerling menyerbu kota Bandung yang menuntut didirikan negara Pasundan. Begitu juga dengan munculnya pemberontakan Andi Azis, seorang opsir KNIL yang bersama dengan pasukannya bergabung dengan APRIS pada 30 Maret 1950. Pada saat situasi Makassar borgolak, muncul demo. Rakyat yang antifederal menuntut pembubaran NIT dan bergabung kembali dengan RI, kelompok yang setuju dengan gagasan negara federal mengadakan demo balasan sehingga suasana kota Makassar semakin panas. Batalyon dari Jawa pimpinan Mayor H.W. Worang akan ditempatkan di Makassar. Andi Azis khawatir kedudukanya akan tergeser oleh batalyon dari Jawa, hingga pada 5 April 1950 Andi Azis dengan pasukannya menyerang markas APRIS. Pemerintah mengerahkan pasukan yang lebih besar untuk menangkap gerombolan Andis Azis.
Gerakan Republik Maluku Selatan dimulai dari Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil, seorang Jaksa Agung NIT. Setelah NIT dibubarkan ia pergi ke Ambon dan berhasul menghasut bekas anggota APRA yang dipindahkan ke Ambon untuk mendirikan Republik Maluku Selatan yang diproklamirkan 24 April 1950. Pemerintah RI berusaha mengatasi masalah ini dengan mengirimkan wakilnya. Missi damai dengan mengirimkan dr. J. Leimena tetapi ditolak, bahkan Soumokil berusaha untuk mencari perhatian internasional dengan minta pengakuan dari Belanda, Amerika Serikat dan PBB. Pemerintah mengakhiri RMS dengan Operasi militer. Hingga sekarang sisa-sisa RMS masih ada di Maluku selatan maupun di negeri Belanda.
PRRI. Pemikiran bahwa kemerdekaan yang telah dicapai ini merupakan awal dari pembangunan di segala bidang. Namun kenyataanya situasi dan kondisi bangsa Indonesia semakin memprihatinkan. Kehidupan politik dan demokrasi parlementer tidak mantap. Kabinet tidak pernah bertahan lama karena sering jatuh sebelum menjalankan programnya. Demikian juga dengan jabatan-jabatan strategis yang diduduki oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan bidangnya. Pada saat itu posisi seseorang ditentukan oleh hubungan-hubungan primordial dan kepartaian. Keadaan yang jauh dari memuaskan ini menjadi pemikiran kelompok-kelompok anggota TNI di daerah sehingga dalam reuni dewan banteng mengeluarkan keputusan untuk mengambil alih pemerintahan daerah Sumatera Tengah. Pergolakan merembet ke Sumatera tengah dan Sumatera Utara. Mereka menuntut otonomi seluas-luasnya, Dwi Tunggal harus dipertahankan untuk mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia ini. Di Indonesia bagian Timur terjadi pergolakan. Pada 2 Maret 1957. Panglima Teritotium VII, Letkol. Ventje Sumual memproklamirkan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA), yang meliputi Nusa Tenggara, Sulawesid an Maluku. Di Sumatera tanggal 12 Februari 1958 Letkol. Ahmad Husein memproklamirkan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan menempatkan Syafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri, dan menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Jakarta segera bertindak, P.M Djuanda dan KSAD A.H. Nasution sepakat bertindak tegas terhadap pelaku maker. Nasution memerintahkan untuk membekukan KODAM Sumatera Tengah dan menempatkan langsung di bawah KSAD. Segera digelar Operasi militer untuk menumpas PRRI/PERMESTA.
Kaum komunis di dunia selalu mempunyai tujuan yang sama, yaitu merebut kekuasaan dan menciptakan Diktator Proletariat. Usaha PKI nampak jelas dalam PKI Madiun 1948 hingga peristiwa G 30 S/PKI. Sejak D.N Aidit menjadi ketua Umum PKI tahun 1951, partai ini bangkit kembali, yang membuat kabinet Sukiman mengadakan Razia bulan Agustus 1951. Perubahan strategi PKI dengan munyusupkan kadernya, tidak hanya kepada partai-partai politik, atau organisasi massa, tetapi juga ke dalam organisasi pemerintahan dan angkatan bersenjata. Hal ini sesuai dengan konsep revolusi dari bawah dan dari atas. Oleh karena itu PKI menjadi salah satu pemenang Pemilu 1955. Untuk membina kader PKI dari Angkatan bersenjata, dibentuk biro khusus dibawah D.N. Aidit, Pono, Bono dan Syam Komaruzaman. Di kalangan sendiri PKI juga memberikan pendidikan militer kepada Pemuda Rakyat dan Gerwani.
Tahun 1964 PKI semakin agresif, melalui rapat-rapat umum, mass media dan poster propaganda PKI menyerang musuh-musuh politiknya dengan sebutan setan desa, setan kota dan kabir (kapitalis Birokrat), kontrev, dan agen Nekolim. PKI menghasut buruh dan petani untuk merampas tanah dengan dalih Land Reform. Aksi ini diikuti dengan tindakan fisik yang banyak menelan korban. Ketika presiden Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia, D.N. Aidit menuntut agar membentuk angkatan kelima terdiri dari kaum buruh dan tani yang dipersenjatai untuk menghancurkan Nekolim. Tuntutan ini ditolak oleh AD. Kronologi peristiwa Gerakan 30 September 1965, ketika Presiden Soekarno dinyatakan sakit, dokter khusus yang didatangkan dari RRC menyatakan akan meninggal atau lumpuh. D.N Aidit memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kekuasaan dengan merencanakan untuk melenyapkan jendaral-jendaral AD yang tidak dapat dibina PKI, maka malam 30 September 1965 telah berlangsung penculikan terhadap 6 petinggi Angkatan Darat dan 1 Perwira menengah, Ajudan jendaral A.H. Nasution yang lolos dari penculikan.
A. Beberapa pendapat bahwa peristiwa 30 September 1965 didalangi oleh PKI, antara lain :
1. Dukungan terbuka dari Harian Rakyat pada 2 Oktober 1965.
2. Pengakuan para petinggi PKI pada sidang MAHMILUB
3. Kehadiran Biro Khusus pimpinan Syam Komaruzaman
B. Pendapat bahwa peristiwa ini akibat konflik intern dalam AD yang didukung oleh Benedict Anderson dan Ruth T Mc.Vey dalam hasil penelitianya yang dikenal sebagai Cornel Paper. Alasanya saat itu PKI dalam siatu yang menguntungkan sehingga upaya terbaik dalam bertahan bukan mengacau. Sementara dalam tubuh TNI AD, ada kekecewaan dalam kepemimpinan TNI AD di sebagian perwira menengah.
C. Pendapat sejarawan Belanda WF. Wertheim yang berpendapat bahwa dalang peristiwa ini adalah Mayjend. Soeharto. Hal ini dapat dilihat dari kedekatan perwira AD yang terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI yaitu Lotkol. Untung dan Letkol. Latief.
D. Pendapat bahwa Soekarno mengetahui peristiwa tersenut berdasarkan dokumen CIA yang berjudul The Coup That Backfired terbitan tahun 1995 yang menyatakan bahwa tanggal 20 September 1965 siang, Kepala Penerangan HANKAM, Brigjend, Sugandhi melaporkan hasil pembicaraanya dengan Sudisman dan D.N. Aidit kepada Presiden Soekarno tentang rencana kudeta PKI, namun oleh presiden Soekarno Sugandhi dicap Komunis Phobia.
E. Harold Crouch, Seorang pengamat Indonesia dari Australia National University dalam tulisanya yang berjudul ‘ Another Look at The Indonesian Coup’ menyatakan bahwa tragedy 30 September mempunyai tiga penafsiran:
1. Adanya fraksi dalam tubuh militer yang tidak puas dengan kepemimpinanpetinggi militer.
2. Pergerakan pasukan ABRI tanggal 30 September 1965 seluruhnya didalangi PKI.
3. Gerakan 30 September 1965 karena adanya kemitraan antara beberapa pejabat pemerintah dengan pimpinan PKI
6. Akibat Peristiwa G 30 S/PKI telah terjadi krisis pemerintahan dan sosial politik. Sidang Kabinet Dwikora 6 Oktober 1965 telah menetapkan bahwa penyelesaian aspek politik dari peristiwa G 30 S/PKI ditangani secara langsung oleh presiden Soekarno, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak kunjung selesai. Krisi politik ini membuat rakyat khawatir akan munculnya terror yang pernah dilakukan PKI pada masa sebelumnya. Sementara itu kondisi ekonomi makin merosot, meningkatnya harga minyak dunia pada Januari 1966 membuat kondisi sosial politik Indonesia semakin bergejolak.
Muncul manuver-manuver yang dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat seperti KAPPI, KAMI, KAPI, KAWI, KABI, KASI bersatu padu menuntut penyelesaian G 30 S/PKI. Pada 26 Oktober gerakan ini menyatukan diri ke dalam Front Pancasila. Maraknya manuver dari eleman rakyat dan pelajar mendatangi gedung DPR mengajukan tiga tuntutan yang dikenal dengan Tritura. Gelombang aksi masyarakat yang menuntut pembubaran PKI semakin meningkat untuk menghambat sidang Kabinet 100 menteri, hingga gugur pahlawan Ampera. Arif Rahman Hakim yang melahirkan Surat Perintah Sebelas Maret tahun 1966.

VI. METODE PEMBELAJARAN
5. Metoda Tanya jawab
6. Metoda Ceramah bervariasi
7. Metoda Diskusi kelompok.
8. Metoda Pemberian Tugas

VII. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan Indikator 1.3.1 :
- Kegiatan Awal : a. Pendahuluan
(5 menit) b. Menjelaskan secara singkat tentang SK dan KD
c. Apersepsi dan Motivasi tentang awal persiapan Indonesia merdeka.
- Kegiatan Inti : a. Tanya jawab tentang Kedatangan sekutu di Indonesia.
(25 menit) b. Siswa mengerjakan tugas mengidentifikasi akibat kedatangan sekutu di Indonesia
c. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan hasil identifikasi siswa
- Kegiatan Akhir a. Tes Lisan.
(10 menit) b. Guru memberi penguatan dan pengayaan materi.

Kegiatan Indikator 1.3.2 :
- Kegiatan Awal : a. Apersepsi dan motivasi
(5 menit)
(25 menit)- Kegiatan Inti : b. Menjelaskan perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan.
c. Siswa dapat mengidentifikasi perjuangan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
- Kegiatan Akhir : a. Tes Lisan
(10menit) b. Siswa dan guru secara bersama-sama menyimpulkan perjuangan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan

Kegiatan Indikator 1.3.3 :
- Kegiatan awal : Apersepsi dan Motivasi
(5 menit)
(25 menit)- Kegiatan Inti a. Siswa mengerjakan tugas membuat peta konsep tentang munculnya gangguan keamanan dan mampu mengidentifikasi dam merumuskan masalah.
b. Siswa menjelaskan kembali peta konsep yang dikerjakan.
(10 menit)- Kegiatan Akhir : Siswa dan guru secara bersama-sama menyimpulkan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah RI awal merdeka.


Kegiatan Indikator 1.3.4 :
- Kegiatan Awal : Apersepsi dan Motivasi
(5 menit)
(25 menit)- Kegiatan Inti a. Siswa mengidentifikasi tentang sebab-sebab munculnya Peristiwa G 30 S/PKI
(10 menit)- Kegiatan Akhir : a. Siswa dan guru bersama-sama membuat kesimpulan tentang materi yang dibahas.

b. Siswa membuat tugas tentang kronologi Peristiwa G 30 S/PKI yang akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.

Kegiatan Indikator 1.3.5 :
- Kegiatan Awal : Apersepsi dan Motivasi
(5menit)

(25 menit)- Kegiatan Inti : a. Siswa melakukan presentasi tentang kronologi Peristiwa G 30 S/PKI.
b. Siswa diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap peristiwa G 30 S/PKI.

- Kegiatan Akhir : Guru memberikan pengayaan dan penguatan materi
(10 menit)

Kegiatan Indikator 1.3.6 :
- Kegiatan Awal : Apersepsi dan Motivasi
(5 menit)

(25 menit) - Kegiatan Inti : a. Siswa mengidentifikasi dampak sosial Politik dari peristiwa G 30 S/PKI.
b. Siswa mempresentasikan hasil identitifikasi.

- Kegiatan Akhir : Siswa bersama-sama guru menyimpulkan hasil identifikasi
(10 menit)

VIII. ALAT / BAHAN / SUMBER BELAJAR
a. Alat : LCD
b. Bahan : LKS, Gambar
c. Sumber Bahan : Paket Sejarah Nasional + Umum untuk kelas XII Buku Sejarah Nasional dan Umum yang relevan Hasil Explorasi internet.

IX. P E N I LA I A N
a. Kognitif :
Contoh soal : Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !
1. Peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya didahului dengan peristiwa……
2. Sebutkan luas wilayah RI menurut perjanjian Linggarjati ?
3. Dampak politis perjanjian Renville bagi Amir Syarifuddin adalah?
4. Perjuangan partai komunis di seluruh dunia adalah ?
5. Tugas dari biro Khusus pimpinan Syam Komaruzaman adalah ?

Kunci Jawaban :
1. Insiden Bendera
2. Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto atas Jawa, Sumatera dan Madura.
3. Partai-partai yang semula mendukung Amir Syarifudin menarik dukungannya sehingga Amir Syarifuddin neletakan jabatan PM
. 4. Mendirikan pemerintahan dictator Proletariat
5. Menyusupkan kader Komunis di setiap organisasi massa dan organisasi pemerintah.

Nilai : Jumlah jawaban benar x 20

Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Panglima AFNEI yang mendarat di Surabaya adalah ….
a. A.W.S. Mallaby d. Mansergh
b. Brigjend. Bethel e. A.H.S Lovink
c. Brigjend. T.E.D Kelly
2. Badan bentukan PBB, sebagai mediator dalam perundingan Renville………
a. UNCI d. UNEF
b. KTN e. UNTEA
c. UNHCR
3. Latar belakang munculnya DI/TII di Jawa Barat adalah……..
a. Tidak setuju dengan isi perjanjian Roem Royen
b. Tidak setuju dengan isi perjanjian Linggarjati.
c. Tidak setuju dengan isi perjanjian Renville.
d. Ingin mendirikan negara sendiri.
e. Tidak setuju dengan bentuk negara NKRI
4. Usul pembentukan angkatan ke lima yang terdiri dari pemuda rakyat dan petani untuk menentang pembantukan federasi Malaysia (NEKOLIM), maksud lainya adalah ………
a. PKI berusaha menyingkirkan partai lainya.
b. PKI ingin menguasai presiden Soekarno.
c. PKI menjadi partai terbesar.
d. Untuk mengimbangi kekuatan AD.
e. Menjadi pelopor dalam melawan agen NEKOLIM
5. Dampak politik dari peristiwa G 30 S/PKI bagi pemerintahan presiden Soekarno adalah : ……….
a. Pemerintahan Soekarno semakin kuat.
b. Pejabat Angkatan Darat menjadi korban.
c. Harga barang di pasaran naik.
d. Banyak demo yang menuntut pembubaran PKI.
e. terjadi krisis kepercayaan.

Kunci Jawaban :
1. A 2. B 3. C 4. D 5. E

Nilai : Jumlah Jawaban Benar x 20

b. Afektif
Contoh Format
No
Nama
Indikator Sikap
Skor
Nilai
Kehadiran
Kesungguhan dalam kerja
Kerapian dalam mendiskripsikan
Ketepatan waktu penyelesaian
1
Ali
25
25
20
25
95
A
2
Budi
25
15
15
20
75
B
3
Cici
15
20
20
15
70
C
dst







Keterangan :
Penilaian ditentukan dengan skala 1 s/d 5 dengan ketentuan sebagai berikut :
Kehadiran :
< - 59% = sangat kurang = 5
60% - 69% = kurang = 10
70% - 79% = cukup = 15
80% - 89% = baik = 20
90% - 100% = baik sekali = 25


Kesanggupan dalam kerja :
Sangat kurang = 5
Kurang = 10
Cukup = 15
Baik = 20
Baik sekali = 25



Kerapian dalam mendeskripsikan :
Sangat kurang = 5
Kurang = 10
Cukup = 15
Baik = 20
Baik sekali = 25


Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas :
> hari ke-4 = 5
Hari ke-4 = 10
Hari ke-3 = 15
Hari ke-2 = 20
Hari ke-1 = 25


Keterangan nilai :
85 – 100 = A
75 – 84 = B
65 – 74 = C
< 65 = D




Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Pagak Pagak, 13 Juli 2009



Drs. S U P A’A T. M.Hum. Drs. WAHYUDI TEGUH S
NIP. 19570702 198703 1 008 NIP. 196804071995121002










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : SEJARAH
Kelas / Semester : XII/IPS/I
Pertemeuan : 9.
Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit


I. STANDART KOMPETENSI
Kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

II. KOMPETENSI DASAR :
Menganalisis Perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.

III. INDIKATOR
1. Menjelaskan Kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi
Parlementer.
2. Menjelaskan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.
3. Menjelaskan perubahan sosial dan budaya bangsa Indonesia, setelah merdeka hingga
tahun 1960-an

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN :
1. Siswa dapat membandingkan sistem dan struktur politik pada masa Demokrasi Liberal dengan Demokrasi Terpimpin serta pengaruh yang ditimbulkannya.
2. Siswa dapat mengidentifikasi fakto-faktor penyebab kegagalan penyusunan Undang-Undang baru pengganti UUDS 1950.
3. Siswa dapat mendeskripsikan kehidupan masyarakat di berbagai daerah sehubungan dengan Nasionalisasi Ekonomi, pergolakan politik daerah, dan meningkatkan ketegangan antarkekuatan politik.

V. MATERI PEMBELAJARAN
Kondisi Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer sangatlah rentan. Kinerja kabinet sering mengalami Deadlock dan ditentang oleh parlemen. Hal ini terjadi karena adanya kelompok oposisi yang kuat yang mengakibatkan munculnya konflik kepentingan dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan.
Konstituante hasil Pemilihan Umum tahun 1955 mengalami kegagalan dalam menyusun Undang-Undang Dasar Baru Kondisi politik dalam negeri tidak stabil, akibatnya muncul gerakan-gerakan yang mengancam stabilitas keamanan Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini presiden membentuk Konstituante yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar tanpa adanya batasan masa kerja. Awal kerja dari Dewan Konstituante tidak ada kebulatan suara antar anggota Konstituante. Semangat bersatu untuk merumuskan Undang-Undang dasar berubah menjadi perasaan saling mementingkan kelompok sendiri. Hasil pungutan suara yang tidak mencapai kourum menghasilkan kebuntuan dalam sidang, hingga tanggal 3 Juli 1959 Konstituante melaksanakan reses. Kegagalan utama dari Konstituante adalah sikap memetingkan kepentingan golongan atau kepentingan partai politik yang berada dalam konstituante. Di antara partai Islam, partai Nasionalis dan partai Komunis tidak terdapat Konsensus yang baik untuk merancang Undang-Undang Dasar sehingga menemui jalan buntu (Deadlock). Pada masa Kabinet Soekiman terjadi proses nasionalisasi yang menyangkut tiga bidang utama yaitu : Nasionalisasi De Javasche Bank, Pembentukan Bank Negara Indonesia (BNI 1946) dan pemberlakuan ORI. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia menjadi Bank Sentral. Presiden Bank Indonesia berubah menjadi Bank Indonesia. Menteri Keuangan, Gubernur Bank dan Menteri Perekonomian menjadi direksi yang berfungsi melakukan percepatan peningkatan taraf ekonomi dan moneter negara. Nasionalisasi Mata Uang Republik Indonesia dengan menukar mata uang Jepang ke Mata uang Indonesia disebut dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Prose situ terjadi pada 1 Oktober 1946. Kebijakan pemerintah untuk mengajak rakyat menabung merupakan awal sehatnya perekonomian Indonesia.

Perpindahan sistem pemerintahan Indonesia dari masa Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin diwarnai dengan adanya ancaman konflik internal. Hal ini diwarnai dengan tingginya benturan kepentingan antarkelompok. Puncaknya dibubarkanya Konstituante karena tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar. Untuk mengatasi potensi ancaman konflik dalam negeri KSAD A.H. Nasution mengeluarkan Prt/Perperu/040/1959 yang melarang bagi seluruh aktifitas yang berbau politik sejak 3 Juni 1959. Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dibentuk Kabinet Kerja dengan Ir. Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Djuanda sebagai Wakil Perdana Menteri. Sistem kabinet parlementer yang dianut pada masa demokrasi Liberal diganti dengan Kabinet Presidensiel. Program kerja kabinet meliputi keamanan dalam negeri, Pembebasan Irian Barat dan peningkatan produksi sandang pangan.. Dalam Demokrasi Terpimpin, semua lembaga negara berasal dari NASAKOM. Bidang politik lainya pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan mengerucut pada figur Soekarno. Ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, Pemerintah memegang peranan utama untuk mengatur ekonomi nasional, namun dalam pelaksanaanya ekonomi terpimpin berubah menjadi ‘Sistem Lisensi’. Orang yang dapat melakukan kegiatan perdagangan teritama eksport-import adalah orang yang mendapatkan lisensi atau ijin khusus dari pemerintah. Peraturan untuk menentapkan harga dalam Deklarasi Ekonomi (DEKON) akhirnya tidak berdaya dalam mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Pada dasarnya perkembangan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan kepanjangan dari program pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer. Tahun 1959 Indonesia mengalami tingkat inflasi yang paling tinggi.

Keadaan sosial masyarakat Indonesia pada awal merdeka, bahwa revolusi yang meletus telah mendorong terhapusnya diskriminasi dan pembagian kelas sebagai salah satu ciri masyarakat colonial. Semua lapisan dan golongan masyarakat bersatu padu membela negara dan mempertahankan kemerdekaan. Semangat setia kawan sangat tinggi, hal ini nampak pada masyarakat pedesaan yang turut terlibat dalam membantu pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Mereka menyediakan makanan dan tempat tinggal, demikian juga terhadap para pengungsi dan korban perang. Kaum wanita aktif di garis belakang, juga menyelenggarakan dapur umum.
Upaya untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sasaran pertama adalah pemberantasan buta huruf, sampai pada penyelenggaraan pendidikan melalui universitas-universitas. Pemerintah menekankan pendingnya pendidikan sebagai langkah untuk menguasai dunia modern. Pada tahun 1950-an pers Indonesia bersifat regional, tidak terkonsentrasi pada satu tempat saja tetapi menyebar ke seluruh daerah.
Tahun 1960-an tingkat animo masyarakat untuk menjajaki pendidikan tinggi meningkat drastic. Halam hal kurikulum pendidikan sangat terpengaruh ole ide-ide Pemimpin Besar Revolusi dan doktri Manipol Usdek. Dikeluarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang berisi dasar-dasar perguruan tinggi, meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Dalam politik kebudayaan, PKI cukup dominan. Di bidang seni PKI mengecam hadirnya musik Pop dan oleh presiden Soekarno dianggap manifestasi dari cita-cita imperialisme Barat dalam bidang seni dan budaya.
Kondisi Indonesia pada tahun 1960-an sangat dipengaruh oleh kultur politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Posisi Soekarno sebagai pemimpin tertinggi negara menjadi mutlak berpengaruh terhadap seluruh pengambilan kebijakan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia. Pada masa ini pengaruh PKI mengakar kuat di masyarakat baik budaya, sosial maupun politik. Konsep Nasakom yang diterapkan oleh Soekarno menjadi sebuah legitimasi bagi PKI untuk bergerak di medan pergerakan politik bangsa. Sikap Soekarno dimanfaatkan PKI untuk memasuki segala lini pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya PKI menjadi kekuatan yang cukup dipertimbangkan dalam konstelasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Di bidang ekonomi, tahun 1960-awal merupakan masa inflasi, sampai pada jatuhnya pemerintahan Soekarno.

VI. METODE PEMBELAJARAN
1. Metoda Ceramah bervariasi
2. Metoda kajian pustaka
3. Metoda Diskusi kelompok.

VII. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan awal (20 menit)
1. Melakukan presensi dan appersepsi
2. Menjelaskan SK, KD dan Indikator

Kegiatan Inti (100 menit)
1. Menyusuh siswa melakukan kajian pustaka dari berbagai referensi yang ada.
2. Siswa mendiskusikan temuan-temuan yang sulit dipahami sesuai dengan kelompok
belajar yang ada di kelas tersebut.
3. Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan di depan kelas.

Kegiatan akhir (15 menit )
1. Memberikan penguatan materi
2. Menyimpulkan hasil diskusi
3. post test


VIII. ALAT / BAHAN / SUMBER BELAJAR
a. Alat : LCD
b. Bahan : LKS, Gambar
c. Sumber Bahan : Paket Sejarah Nasional + Umum untuk kelas XII Buku Sejarah Nasional dan Umum yang relevan Hasil Explorasi internet.

IX. P E N I LA I A N
a. Kognitif :
Soal : Jawablah pertanyaan di bawah ini !
1. Mengapa Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955 tidak mampu membuat Undang-Undang?
2. Sebutkan tiga program nasionalisasi pada masa kebinet Sukiman?
3. Pagaimana posisi Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin?
4. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi pada awal kemerdekaan?
5. Bagaimana pelaksanaan pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin?

Kunci Jawaban :
1. Karena anggota Konstituante mengutamakan kepentingan partai dari pada kepentingan umum
2. Pendirian Bank Negara 1946, Peluncuran Uang Republik Indonesia (ORI) dan Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.
3. Selain sebagai Presiden, Soekarno merangkap sebagai Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dijabat oleh Djuanda.
4. Terhapusnya diskriminasi lapisan sosial masyarakat yang menjadi cirri pada masa kolonial.
5. Dikendalikan oleh pemerintah atau disebut ekonomi terpimpin, namun dalam pelaksanaannya disebut Lisensi ekonomi.

Nilai : Jumlah jawaban benar x 20
Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Sebab dibubarkan Dewan Konstituante dalam Dekrit 5 Juli 1959 adalah ….
a. Negara dalam keadaan bahaya.
b. Tidak mampu menyusun Undang-Undang
c. Melawan kebijakan Presiden.
d. Terjadi gangguan keamanan
e. Adanya pertentangan dalam Dean konstituante
2. Masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan terpusat pada figure presiden yang tak terbatas, antara lain………
a. Menentang pembentukan Federasi Malaysia.
b. Membubarkan Dewan Konstituante
c. Membubarkan DPR hasil Pemilu 1955
d. Membentuk DPAS
e. Pembangunan ekonomi terpimpin.
3. Ekonomi terpimpin pada masa Demokrasi terpimpin, prakteknya adalah Lisensi Ekonomi, maksudnya……..
a. Negara mengatur kehidupan ekonomi nasional.
b. Negara menentukan harga-harga barang.
c. Negara memberikan sudsidi kepada barang tertentu.
d. Negara memberikan ijin kepada orang tertentu untuk melakukan aktivitas ekonomi.
e. Negara menganjurkan sektor swasta untuk melakukan aktifitas ekonomi.
4. PKI menjadi partai yang sangat berpengaruh pada masa Demokrasi Terpimpin. Hal ini antara lain………
a. Memanfaatkan pidato presiden untuk legitimasi.
b. Memaksa rakyat untuk menjadi anggota PKI.
c. Menyerang partai yang tidak sepaham.
d. Mengusulkan pembentukan angkatan kelima.
e. Melakukan aksi sepihak
5. Angkatan kelima yang diusulkan PKI terdiri atas……….
a. Angkatan Udara
b. Angkatan Laut.
c. Angkatan Kepolisian.
d. Angkatan Darat.
e. Buruh dan Petani yang dipersenjatai

Kunci Jawaban :
1. B 2. C 3. D 4. A 5. E

Nilai : Jumlah Jawaban Benar x 20 b. Afektif
No
Nama
Indikator Sikap
Skor
Nilai
Kehadiran
Kesungguhan dalam kerja
Kerapian dalam mendiskripsikan
Ketepatan waktu penyelesaian
1
Ali
25
25
20
25
95
A
2
Bella
25
15
15
20
75
B
3
Cinta
25
20
20
15
80
B
dst









Keterangan :
Penilaian ditentukan dengan skala 1 s/d 5 dengan ketentuan sebagai berikut :
Kehadiran :
< - 59% = sangat kurang = 5
60% - 69% = kurang = 10
70% - 79% = cukup = 15
80% - 89% = baik = 20
90% - 100% = baik sekali = 25

Kesanggupan dalam kerja :
Sangat kurang = 5
Kurang = 10
Cukup = 15
Baik = 20
Baik sekali = 25

Kerapian dalam mendeskripsikan :
Sangat kurang = 5
Kurang = 10
Cukup = 15
Baik = 20
Baik sekali = 25


Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas :
> hari ke-4 = 5
Hari ke-4 = 10
Hari ke-3 = 15
Hari ke-2 = 20
Hari ke-1 = 25

Keterangan nilai :
85 – 100 = A
75 – 84 = B
65 – 74 = C
< 65 = D





Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Pagak Pagak, 13 Juli 2009



Drs. S U P A’A T. M.Hum. Drs. WAHYUDI TEGUH S
NIP. 19570702 198703 1 008 NIP. 196804071995121002




















PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : SEJARAH
Kelas / Semester : XII/IPS/I
Pertemuan : 11.
Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit


I. STANDART KOMPETENSI
2. Menganalisis perjuangan sejak Orde baru sampai dengan masa reformasi

II. KOMPETENSI DASAR :
2.1 Menganalisis Perkembangan Pemerintah Orde baru.

III. INDIKATOR
1. Menjelaskan kronologis Lahirnya Pemerintahan Orde Baru.
2. Menjelaskan Berdirinya Pemerintahan Orde Baru dan ciri pokok kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.
3. Menjelaskan Menguatnya Peran Negara pada masa Orde Baru dan Dampaknya bagi kehidupan sosial, politik masyarakat

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN :
1. Siswa mampu mendeskripsikan proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September / PKI.
2. Siswa mampu mengidentifikasi cirri-ciri pokok kebijakan sosial, politik, ekonomi pembangunan masa Orde Baru
3. Siswa mampu mendeskripsikan proses menguatnya peran negara dan dampaknya terhadap kehidupan sosial politik masyarakat pada masa Orde Baru.

V. MATERI PEMBELAJARAN
1. Pasca tragedi 30 September 1965, keadaan politik Indonesia sangat menegangkan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan menggelar sidang tanggal 10 Maret 1966, namun di luar sidang gelombang demo menuntut pembubaran PKI dan tuntutan Tritura. Presiden Soekarno menekankan pada partai politik yang hadir pada saat itu untuk mengecam aksi demontrasi Mahasiswa dan tuntutan Tritura. Kemudian tanggal 11 Maret digelar sidang kabinet yang disebut Kabinet Seratus Menteri. Sampai ada laporan bahwa gelombang demontrasi di luar istana presiden terkonsentrasi pasukan liar, sehingga sidang digagalkan dan Presiden Soekarno menuju istana Bogor. Kedatangan tiga perwira tinggi AD (Brigjend. M. Jusuf, Mayjend. Basuki Rahmad dan Brigjend Amir Mahmud). Tujuanya adalah untuk meyakinkan Presiden Soekarno bahwa TNI/AD ada di belakang Presiden, hingga lahirnya Surat Perintah 11 Maret. Langkah awal yang dilakukan Mayjend. Soeharto adalah memulihkan situasi keamanan dengan membubarkan PKI dengan ormas-ormasnya.
Pidato Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara dalam sidang istimewa MPRS, ditolak dalam sidang hingga turunnya Soekarno dari jabatan Presiden. Kemudian, pada pukul 19.30, hari Kamis, 23 Februari 1967, dengan disaksikan ketua Presidium Kabinet Ampera dan anggota kabinet, Presiden Soekarno secara resmi telah menyerahkan jabatan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Ketetapan MPRS no.IX/MPRS/1966, Jenderal Soeharto. Momentum inilah yang menandakan berakhirnya masa kekuasaan Soekarno sekaligus awal munculnya Orde Baru.

Awal Orde Baru dengan dibentuk Kabinet Ampera yang dikukuhkan dengan pernyataan yang dinamakan Dwi Dharma yaitu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak untuk melanggengkan pembangunan nasional. Program kerja kabinet adalah Catur Karya. Dalam hal melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah Orde Baru mempunyai banyak acuan. Salah satu program kerja Orde baru adalah Trilogi Pembangunan. Pada awal Orde Baru, Soeharto dihadapkan pada utang luar negeri peninggala Orde lama sebanyak 2,2 – 2,7 miliar Dollar AS, sehingga salah satu kebijakan ekonominya adalah penjadwalan kembali utang luar negeri, dengan menerapkan anggaran berimbang (Budget Balanced) untuk mengurangi salah satu penyebab inflasi, kebijakan penanaman modal asing yang membuka investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia agar rakyat mendapatkan pekerjaan, dan sebagainya. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan dapat bersaing di dunia Internasional Pemerintah Orba mencanangkan Program Pembangunan Jangka Panjang yang bernama Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
Kebijakan politik pada masa presiden Soeharto adalah melakukan fusi partai politik, dengan dasar UU No. 3 tahun 1975, proses fusi ini menghasilkan sebagai berikut :
b. Kelompok Demokrasi Pembangunan (11 Januari 1973), terdiri dari PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Partai Murba.
c. Kelompok Persatuan Pembangunan (5 Januari 1973), terdiri atas NU, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti).
d. Kelompok Golongan Karya yang terdiri atas berbagai organisasi profesi, seperti organisasi buruh, organisasi pemuda, organisasi tani dan nelayan, organisasi seniman, dan organisasi masyarakat
Selain itu muncul pula berbagai organisasi profesi seperti Korpri, Federasi Buruh Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan Komite Nasional Pemuda Indonesia.
Pemerintah Orba, struktur kinerja dan peran negara menjadi kuat, karena didukung oleh pemusatan dan penguatan 3 sektor utama yaitu : sector militer, ekonomi dan budaya. Soeharto berpendapat bahwa penguatan negara merupakan langkah yang jitu dalam mendukung kelancaran pembangunan. Penguatan sektor militer dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja Angkatan Darat. Penguatan sector ekonomi dilakukan dengan cara menambah jumlah dana bantuan luar negeri. Penguatan sektor budaya dilakukan dengan cara menyebarkan organisasi turunan Golkar ke seluruh pelosok Indonesia. Ketiga sektor ini yang dijadikan dasar oleh Soeharto untuk membangun pemerintahan yang kuat.
Di Jaman Orde Baru, Soeharto berhasil meraih kepentingan nasional dan Internasional. Berawal dari seorang Mayor Jenderal yang mendapat dukungan dari basis militer yang sangat kuat, Di bidang ekonomi, gagasan ekonomi liberal yang digagasnya memperoleh banyak dukungan di dunia Internasional, baik di kawasan Asia Tenggara maupun dunia Barat, selain itu kondisi sosialnya ditopang oleh kekuatan organisasi Golkar yang muncul sejak 1964. Ketiganya menjadi pilar penting bagi pemerintahan Soeharto dalam proses penguatan negara dalam pemerintahan. Menguatnya peran negara dijaman Orde baru tidak lepas dari strategi agregasi yang diterapkan oleh Soeharto. Salah satu strateginya adalah Reward and Punishment terhadap pendukung dan menentang pemerintahan Orba


VI. METODE PEMBELAJARAN
1. Metoda Ceramah bervariasi
2. Metoda Tanya jawab
3. Metoda Pemberian Tugas




VII. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Kegiatan Awal ( 20 menit )
1. Melakukan presensi dan appersepsi
2. Menjelaskan SK, KD dan Indikator
B. Kegiatan Inti (100 menit)
1. Membagi siswa menjadi 4 kelompok dan memberi peta konsep kepada seluruh siswa.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan untuk mengembangkan peta konsep itu dan mencari temuan-temuan yang sulit dipahami oleh kelompoknya.
3. Menginformasikan kepada siswa bahwa kesulitan kesulitan yang ditemukan merupakan modal untuk dapat ditanyakan kepada kelompok lain.
4. Masing-masing perwakilan kelompok secara bergiliran mempresentasikan di depan kelas

C. Kegiatan akhir (15 menit)
1. Memberikan penguatan materi
2. Menyimpulkan hasil diskusi
3. Pos test
2.

VIII. ALAT / BAHAN / SUMBER BELAJAR
a. Alat : -
b. Bahan : Gambar
c. Sumber Bahan
1. Buku Pokok ; Sejarah Kelas 3, penerbit Erlangga, tahun 1999, hamalan 45-51.
2. Buku Penunjang; - Sejarah Kelas 3, penerbit Bumi Aksara, tahun 2003, halaman
53-68.
- Sejarah Kelas 3, penerbit Bumi Aksara, tahun 2005, halaman
131 – 139
- Dan berbagai referensi lain yang relevan.

IX. P E N I LA I A N
a. Kognitif :
Soal : Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !
1. Apa yang menjadi tonggak awal munculnya Orde Baru?

2. Apa nama judul pidato Soekarno yang sekaligus mengakhiri jabatannya ?

3. Bagaimana kebijakan politik Orde Baru seperti yang tertuang dalam UU no,3 th.1973 ?

4. Unsur-unsur apa saja yang dimanfaatkan pemerintah Orde Baru yang membuat peranan negara menjadi kuat ?

5. Apa yang dimaksud dengan Reward and Punishment ?
Kunci Jawaban :
1. Surat perintah Sebelas Maret 1966
2. Nawaksara
3. Partai-partai politik melakukan penggabungan atau fusi.
4. Unsur militer, kebijakan ekonomi dan budaya.
5. Memberi hadiah bagi yang mendukung dan menghukum kepada yang menentang pemerintahan Orde Baru..

Nilai : Jumlah jawaban benar x 20

Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Program kerja cabinet Ampera adalah Catur Karya seperti di bawah ini kecuali…..
a. Memperbaiki kualitas hidup, terutama sandang dan pangan.
b. Menggelar Pemilu secepatnya hingga 5 Juli 1958.
c. Meluruskan kembali Politik Luar Negeri yang bebas Aktif.
d. Meneruskan perjuangan untuk menolak Imperialisme dan kolonialisme dalam berbagai bentuk.
e. Menyusun dan melaksanakan pembangunan Nasional.

2. Akibat Normalisasi Kehidupan kampus pada masa Orba adalah……
a. Rakyat bebas menyatakan pendapatnya.
b. Kebebasan berkumpul berserikat dibatasi.
c. Kebebasan pers dibatasi.
d. Setiap mahasiswa bebas untuk menyatakan pendapat.
e. Tidak ada lagi kebebasan mimbar.

3. Potret kelam masa pemerintahan Orde baru sekitar tahun 1974 adalah………
a. Peristiwa Malari d. Peristiwa Kudatuli
b. Peristiwa Semanggi. e. Peristiwa Bandar Besty
c. Peristiwa Jengkol

4. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tingg agar mampu bersaing dengan dunia Internasional, pemerintah mencanangkan program…..
a. Pembangunan semesta berkelanjutan
b. Pembangunan Nasional.
c. Rencana Pembangunan Lima Tahun.
d. Badan Perancang Pembangunan nasional.
e. Menggalakan bidang investasi

5. Pembinaan politik masa Orde Baru, nampak pada…….
a. Banyak berdiri organisasi massa.
b. Banyak berdiri organisasi profesi.
c. Golkar menjadi pemenang Pemilu.
d. Pancasila menjadi azas tunggal.
e. Partai politik melakukan fusi.

Kunci Jawaban :
1. E 2. B 3. A 4. C 5. D

Nilai : Jumlah Jawaban Benar x 20
b. Afektif
Contoh Format
No
Nama
Indikator Sikap
Skor
Nilai
Kehadiran
Kesungguhan dalam kerja
Kerapian dalam mendiskripsikan
Ketepatan waktu penyelesaian
1
Ali
25
25
20
25
95
A
2
Bella
25
15
15
20
75
B
3
Cinta
25
20
20
15
80
B
dst









Keterangan :
Penilaian ditentukan dengan skala 1 s/d 5 dengan ketentuan sebagai berikut :
Kehadiran :
< - 59% = sangat kurang = 5
60% - 69% = kurang = 10
70% - 79% = cukup = 15
80% - 89% = baik = 20
90% - 100% = baik sekali = 25


Kesanggupan dalam kerja :
Sangat kurang = 5
Kurang = 10
Cukup = 15
Baik = 20
Baik sekali = 25


Kerapian dalam mendeskripsikan :
Sangat kurang = 5
Kurang = 10
Cukup = 15
Baik = 20
Baik sekali = 25


Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas :
> hari ke-4 = 5
Hari ke-4 = 10
Hari ke-3 = 15
Hari ke-2 = 20
Hari ke-1 = 25


Keterangan nilai :
85 – 100 = A
75 – 84 = B
65 – 74 = C
< 65 = D



Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Pagak Pagak, 13 Juli 2009



Drs. S U P A’A T. M.Hum. Drs. WAHYUDI TEGUH S
NIP. 19570702 198703 1 008 NIP. 196804071995121002



















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : SEJARAH
Kelas / Semester : XII/IPS/I
Pertemeuan : 12.
Alokasi Waktu : 3 X 45 Menit


I. STANDART KOMPETENSI
Kemampuan menganalisis Perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan masa Reformasi

II. KOMPETENSI DASAR :

2.1 Menganalisis proses berakhirnya Pemerintahan Orde baru dan terjadinya Reformasi .
2.2 Menganalisis Perkembangan Politik dan Ekonomi serta perubahan Masyarakat Indonesia pada masa Reformasi.

III. INDIKATOR
1. Menjelaskan munculnya Krisis Multidimensi dan munculnya Reformasi.
2. Menjelaskan kronologi jatuhnya Pemerintahan orde baru.
3. Menjelaskan Perkembangan Politik Indonesia setelah 21 Mei 1998
4. Menjelaskan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Reformasi

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN :

1. Siswa dapat mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab munculnya tuntutan reformasi dan jatuhnya Pemerintahan orde baru..
2. Siswa dapat menghubungkan Krisis, politik, ekonomi dan sosial dengan jatuhnya Pemerintahan orde Baru.
3. Siswa dapat merekontruksi jatuhnya Pemerintahan Orde Baru secara Kronologis.
4. Siswa dapat mendeskripsikan Perkembangan Politik setelah 21 Mei 1998.
5. Siswa dapat mendeskripsikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Pascareformasi.
.
V. MATERI PEMBELAJARAN

1. Badai krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, di Indonesia menjadi krisis multi dimensi, karena diikuti dengan krisis di bidang-bidang lainya, yaitu krisis politik, sosial dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjadikan Indonesia mengalami kesulitan dalam menata ulang kembali perekonomianya.
Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bank Dunia, yaitu adanya peningkatan investasi di bidang pendidikan, yang ditandai dengan meningkatnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat korupsi yang ada di tataran pemerintahan, serta adanya stabilitas dan kredibelitas politik.
Sifat pemerintahan Orde Baru yang anti kritik menjadikan banyak kelompok-kelompok masyarakat yang aspirasinya menjadi terhambat dan menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. Masalah Dwi fungsi ABRI kembali dipertanyakan, karena prakteknya dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengamankan kebijakannya walaupun merugikan rakyat Indonesia. Munculnya krisis horisontal, pertentangan antraetnis, agama muncul di Indonesia menjadi bukti adanya pergesekan sosial antarmasyarakat.
Pola Transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintah tidak diiringi dengan penanganan solidaritas sosial di daerah tujuan, sehingga muncul kecemburuan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Keadaan yang seperti ini memicu daerah untuk mengadakan reformasi di bidang pembangunan ekonomi.
Pemerintahan Orde baru menerapkan sistem Demokrasi Pancasila, Demokrasi dari Rakyat, Oleh Rakyat dan untuk Rakyat. Yang diwakili oleh MPR dan DPR. Akan tetapi terjadi penyelewengan dalan menjalankan sistem tersebut. Pemerintah banyak campur tangan terhadap penyusunan daftar anggota MPR maupun DPR, sehingga keputusan-keputusan yang ada dalam setiap sidang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sehingga proses aspirasi politik ke pemerintahan tidak terdistribusi secara sempurna. Akhirnya segala keputusan yang dihasilkan oleh DPR/MPR tidak berorientasi jangka panjang, tetapi hanya untuk memenuhi keinginan dan kepentingan para oknum tertentu.
Selain itu budaya Korupsi, Kolusi dan nepotisme telah mengakar kuat di tubuh birokrasi pemerintahan. Dengan demikian proses pengawasan pemberian mandataris kepemimpinan antara DPR/MPR kepada Presiden tidak berjalan sempurna karena ada ikatan KKN.

2. Salah satu sebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru karena tingginya tingkat KKN dalam tubuh pemerintahan, selain semakin membengkaknya utang luar negeri menjadi penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Transisi pemerintahan di masa ini diliputi dengan penuh gejolak. Demontrasi mahasiswa banyak ditemui di kota-kota besar di Indonesia. Aksi turun ke jalan ini dimulai sejak Februari 1998. Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, Indonesia yang paling merasakan : Hutang luar negeri yang membengkak, turunya daya beli masyarakat, Masyarakat menginginkan sembilan bahan pokok yang murah karena harga sembako yang ada tidak lagi terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mahasiswa atau golongan akademisi yang mencoba mengkritik keadaan ini atau yang mencoba memberikan jalan keluar selalu berujung dengan tidak diketahui rimbanya. Mahasiswa juga mencoba memberikan feedback kepada pemerintahan dengan menyusun agenda Reformasi yaitu :
a. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya.
b. Melakukan Amandemen terhadap UUD 1945.
c. Menghapuskan Dwi Fungsi ABRI dalam struktur pemerintahan negara.
d. Penegakkan supremasi hukum di wilayah Indonesia.
e. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur KKN.
f. Otonomi daerah yang seluas-luasnya.
Kronologi pengunduran diri Soeharto dari kursi Kepresidenan : Berbagai aksi digelar mahasiswa dan elemen masyarakat mulai bermunculan sejak Februari 1998 dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998, meraka menuntut penurunan harga-harga di Jakarta. Terjadi peristiwa Semanggi I dan II yang menewaskan mahasiswa Trisakti yaitu : Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Hendrawan Sie, dan Heri Hartanto. Mereka kemudian deberi gelar Pahlawan Reformasi. Aksi penembakan terhadap mahasiswa ini menuai aksi protes keras dari masyarakat dan elemen mahasiswa. Sebelumnya di Yogjakarta, Moses Gatotkaca juga tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan sewaktu menuntut mundurnya Soeharto. Kerusuhan pada tanggal 13, 14 Mei 1998 merupakan titik kulminasi depresi masyarakat terhadap krisis ekonomi yang berkembang dengan munculnya gesekan sosial tersebut.
Aksi di gedung DPR/MPR mencapai puncaknya, tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.06 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi presiden RI, di Istana negara yang disaksikan oleh MPR, dilanjutkan dengan MA melantik Burhanuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden RI yang baru. Kemunduran Presiden Soeharto ini menimbulkan pro kontra.

3. Perkembangan Politik Setelah 21 Mei 1998. Tanggal 21 Mei 1998 merupakan awal era Orde Reformasi, merupakan awal dari adanya perkembangan politik, ekonomi dan sosial. Dengan warisan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang carut marut ini Habibie dihadapkan untuk membentuk Indonesia Baru yang bebas dari KKN dan mewujudkan semangat Reformasi. Tanggal 22 Mei 1988 Hibibie menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan yang memfokuskan program kerja pada pemulihan ekonomi yang hancur akibat krisis moneter yang melanda Asia., tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Pemotongan subsidi bagi usaha kecil dan pemberian subsidi kesejahteraan sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat justru tidak diberikan.
Pada masa ini kebebasan pers kembali mendapat tempatnya semula, kemudahan untuk mengurus SIUP. Tahanan politik masa Orde Baru dengan tuduhan subversi seperti Mokhtar Pakpahan, Sri Binang Pamungkas diberikan amnesti dan dibebaskan. Kebebasan untuk berkumpul berserikat dan menyampaikan pendapat kembali seperti semula. Habibie juga berencana untuk menggelar Pemilu yang benar-benar jujur tahun 1999. Pada masa ini telah memisahkan Kepolisian dari ABRI. ABRI diubah menjadi TNI, mereduksi jumlah ABRI dalam DPR. Dengan demikian doktrin Dwi Fungsi ABRI dalam tubuh pemerintahan dapat dieleminir secara bertahap
Pemilu 1999, peserta Pemilu ada 48 kontestan. Presiden Habibie menyiapkan segala payung hukum dan perundang-undangan untuk pelaksanaan Pemilu tersebut. Hasilnya Pemilu 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun pertanggungjawaban Habibie ditolak dalam sidang MPR, tetapi beluai telah berhasil meletakan dasar-dasar bagi terlaksananya agenda Reformasi.

4. Kondisi Sosial ekonomi pasca Reformasi : Dalam hal pembenahan masalah krisis multidimensi, sebagai akibat dari krisis moneter yang melanda Asia tahun 1997, Indonesia sangat lamban dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat menjadi sangat komplek. Munculnya konflik horisontal, konflik politik menjadikan konsentrasi untuk memulihkan masalah ekonomi menjadi tidak optimal. Campur tangan IMF dalam menyelesaikan masalah ekonomi termasuk penghapusan subsidi tertentu tidak mampu menyelesaikan permasalahn ekonomi bangsa.
Meningkatnya angka pengangguran, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka kejahatan menjadi warna dari krisis multidimensi yang dihadari oleh bangsa ini. Kerusuhan sistematis telah menyadarkan bahwa pemulihan ekonomi bangsa menjadi prioritas utama

VI. METODE PEMBELAJARAN
1. Metoda Tanya jawab
2. Metoda Ceramah bervariasi
3. Metoda Diskusi kelompok.
4. Metoda Pemberian Tugas

VII. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Kegiatan Awal (15 menit)
: a. Menjelaskan secara singkat tentang SK dan KD
b. Apersepsi dan Motivasi tentang awal faktor penyebab munculnya tuntutan
reformasi.

2. Kegiatan Inti (100 menit)
a. Siswa mengidentifikasi penyebab munculnya tuntutan reformasi.
b. Siswa mendiskusikan penyebab munculnya tuntutan Reformasi .
c. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan hasil identifikasi dan diskusi.

3. Kegiatan Akhir (20 menit)
a. Tes Lisan.
b. Guru memberi penguatan dan pengayaan materi.




VIII. ALAT / BAHAN / SUMBER BELAJAR
a. Alat :
b. Bahan : LKS, Gambar
c. Sumber Bahan : Paket Sejarah Nasional + Umum untuk kelas XII Buku Sejarah Nasional dan Umum yang relevan Hasil Explorasi internet.

IX. P E N I LA I A N
a. Kognitif :
Contoh soal : Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !
1. Krisis yang melanda Indonesia pada 1997 adalah krisis multidimensi, maksudnya ?

2. Sebutkan pahlawan reformasi ?

3. Sebutkan agenda Reformasi?

4. Berapa partai yang turut dalam Pemilu 1999 ?
5. Bagaimana perkembangan mass media pada masa Habibie?


Kunci Jawaban :
1. Krisis yang melanda di berbagai bidang kehidupan manusi : Krisis ekonomi, politik, sosial dan budaya.
2. Mereka adalah mahasiswa Universitas Trisakti yaitu : Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie dan Heri Hertanto.
3. (a) Adili Soeharto dan kroni-kroninya, (b) Amandemen UUD 1945, (c) Hapus Dwi Fungsi ABRI dalam struktur pemerintahan, (d) Supremasi hukum, (e) Pemerintahan yang bersih dari KKN, (f) Otonomi daerah seluas luasnya .
4. 48 Partai.
5. Mass media yang pernah dibreidel masa Orba, dibolehkan operasi kembali dan diberikan kemudahan untuk mengurus SIUPP.

Nilai : Jumlah jawaban benar x 20

Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Krisis di bidang politik di Indonesia antara lain ….
a. Pemerintah turut menentukan keanggotaan DPR/MPR
b. Pembangunan hanya terpusat di Jakarta
c. Perangkat hukum untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah.
d. Dwi Fungsi ABRI sebagai kekuatan politik.
e. KKN yang mengakar di birokrasi pemerintahan

2. Tanggal 21 Mei ada istilah Lengser Keprabon, maksudnya………
a. Soeharto membentuk kabinet Reformasi.
b. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden.
c. Pemerintah membubarkan kabinet reformasi.
d. Pemerintah membentuk pemerintahan yang bebas KKN.
e. Demo Mahasiswa yang memenuhi gedung DPR/MPR

3. Munculnya krisis sosial ditandai dengan ……..
a. Konflik antaretnis
b. munculnya gejolak sosial
c. Masyarakat tidak percaya dengan kewibawaan pemerintah.
d. Demo Mahasiswa memenuhi jalanan kota.
e. Daya beli masyarakat menurun.

4. Program kerja kabinet Reformasi Pembangunan masa Habibie adalah………
a. Pemulihan konflik politik
b. Pemulihan stabilitas nasional
c. Pemulihan keamanan nasional
d. Pemulihan ekonomi.
e. Pemulihan kehidupan sosial..

5. Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Presiden, karena……….
a. Mendapat tekanan dari golongan militer.
b. Ekonomi Indonesia yang semakin kacau.
c. Mendapat tekanan dari para birokrat.
d. Anjuran dari para cendekiawan.
e. Demo Mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR

Kunci Jawaban :
1. A 2. B 3. C 4. D 5. E

Nilai : Jumlah Jawaban Benar x 20
b. Afektif

No
Nama
Indikator Sikap
Skor
Nilai
Kehadiran
Kesungguhan dalam kerja
Kerapian dalam mendiskripsikan
Ketepatan waktu penyelesaian
1
Akbar
25
25
20
25
95
A
2
Bagong
25
15
15
20
75
B
3
Cuplis
25
20
20
15
80
B
dst









Keterangan :
Penilaian ditentukan dengan skala 1 s/d 5 dengan ketentuan sebagai berikut :
Kehadiran :
< - 59% = sangat kurang = 5
60% - 69% = kurang = 10
70% - 79% = cukup = 15
80% - 89% = baik = 20
90% - 100% = baik sekali = 25


Kesanggupan dalam kerja :
Sangat kurang = 5
Kurang = 10
Cukup = 15
Baik = 20
Baik sekali = 25





Kerapian dalam mendeskripsikan :
Sangat kurang = 5
Kurang = 10
Cukup = 15
Baik = 20
Baik sekali = 25



Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas :
> hari ke-4 = 5
Hari ke-4 = 10
Hari ke-3 = 15
Hari ke-2 = 20
Hari ke-1 = 25


Keterangan nilai :
85 – 100 = A
75 – 84 = B
65 – 74 = C
< 65 = D



Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Pagak Pagak, 13 Juli 2009



Drs. S U P A’A T. M.Hum. Drs. WAHYUDI TEGUH S
NIP. 19570702 198703 1 008 NIP. 196804071995121002

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar